Hidayat Nur Wahid: Jangan Mubazirkan Pilkada Langsung

Hidayat Nur Wahid: Jangan Mubazirkan Pilkada Langsung
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat berbicara di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (24/11). Foto: Restu Fajri Muchtar/Humas MPR

jpnn.com - SALATIGA – Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu buah dari gerakan Reformasi 1998. Sebelumnya, seluruh kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Sekarang kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Maka, hasil reformasi ini jangan dimubazirkan,” ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat berbicara di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (24/11).

Sosialisasi Empat Pilar ini digelar MPR bekerjasama dengan Yayasan Mutiara Hati.  Hadir di acara tersebut para tokoh masyarakat Kota Salatiga, tokoh agama, sejumlah kiai sepuh, para imam masjid, dan takmir masjid se-Kota Salatiga. Total sekitar 350 orang menghadiri acara tersebut.

Kepada wartawan sebelum acara sosialisasi Empat Pilar dimulai, Hidayat Nur Wahid (HNW) juga sudah menekankan mengenai pentingnya menghargai pilkada sebagai salah satu buah reformasi.

“Karena itu, rakyat harus menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani. Pilkada merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, yang amanah, yang berkualitas, tidak korupsi, dan hanya berorientasi membangun masyarakat di daerah tersebut,” papar HNW.

Dia menyampaikan hal tersebut, juga terkait dengan pilkada Kota Salatiga yang akan digelar 2017 mendatang. HNW mengimbau warga yang sudah punya hak memilih agar menggunakan hak pilihnya.

“Jangan golput. Jangan suara ditukar dengan sogokan 50 ribu rupiah, jangan mau ditukar dengan gula pasir. Kedaulatan rakyat terlalu mahal jika hanya ditukar dengan 50 ribu rupiah, dengan gula pasir,” pesan dia.

Ditekankan, pilkada jangan diwarnai dengan politik uang, manipulasi, dan juga intimidasi. (sam/jpnn)

SALATIGA – Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu buah dari gerakan Reformasi 1998. Sebelumnya, seluruh kepala daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News