Hidayat Nur Wahid Kritik Menkominfo Budi Arie soal Judi Online, Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritiki pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie, bahwa hanya Indonesia negara di ASEAN yang masih melarang judi online.
Namun, faktanya negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Malaysia dan Brunei juga melarang judi online.
Kamboja sejak 2019 juga melarang judi online, sedangkan Vietnam dan Thailand juga banyak memberikan sanksi hukum atas judi online.
HNW mengingatkan agar Menkominfo fokus menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang judi online.
“Beberapa negara, seperti Brunei Darusalam dan Malaysia yang memiliki latar belakang penduduk yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia masih konsisten melarang judi online. Itu juga sudah disampaikan oleh sejumlah pengamat,” kata dia dalam siaran persnya, Senin (24/7).
HNW mengatakan daripada membuang wacana membanding-bandingkan dengan negara lain, seharusnya Menkominfo fokus untuk menjalankan tugasnya yang diemban berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Misalnya Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).
Ketentuan memuat larangan bagi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritiki pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie soal judi online.
- Waka MPR Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Influsif Harus Segera Diwujudkan
- Bertemu Dino Pati Djalal, Eddy Soeparno Ajak FPCI Dukung Diplomasi Iklim Prabowo
- Saatnya Mengembalikan Muruah MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat
- Waka MPR Sebut Kemenangan Gaza sebagai Penyelamatan Peradaban dan Kemanusiaan Global
- Ini Usulan Waka MPR Soal Devisi Hasil Ekspor SDA 100 Persen Wajib Disimpan di Indonesia
- Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik