Hidayat Nur Wahid Minta MK Tolak Kembali Uji Materi UU Nikah Beda Agama

Sebab, ide tersebut bertentangan dengan UU dan nilai-nilai agama. Terutama agama Islam yang hidup di masyarakat.

''Memaksakan pernikahan yang tidak sesuai dengan UU dan ajaran Islam adalah bentuk intoleransi terhadap umat Islam yang mempunyai sikap sesuai ajaran agamanya yang dibenarkan oleh UU Perkawinan,'' ucapnya.

Karena itu, di tengah menguatnya ajakan untuk toleransi dan pentingnya menaati konstitusi, MK tidak melegitimasi hal yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, apalagi yang bisa menjadi dalih pembenaran intoleransi.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 dan 44 KHI melarang dilangsungkannya pernikahan beda agama.

“Ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan hakim MK dalam memahami nilai-nilai agama, terutama Islam, sebagaimana disebut pasal 28J ayat (2),” tegas anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama tersebut.

Seharusnya, MK mempertimbangkan sikap MUI yang menolak uji materi terhadap UU Perkawinan.

Dengan demikian, MK konsisten terhadap keputusan sebelumnya yang menolak permohonan uji materi tersebut.

''Dalam Islam, laki-laki nonmuslim tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Seharusnya, semua pihak memahami hal ini untuk menguatkan sikap toleransi antarumat beragama juga,” tandas wakil ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (mrk/jpnn)