Hidayat Nur Wahid: Semua Pancasila, Tidak Ada yang Radikal
jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dalam menghadapi pemilu, kadang-kadang masyarakat terjebak kepada pengelompokan. Padahal, esensi pemilu itu adalah kompetisi untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik.
“Pemilu ini tidak karena Islam moderat lawan radikal, tidak antara Pancasila lawan khilafah, itu lebih tidak lagi," kata Hidayat usai menjadi pembicara Silatnas BEM - PTMI bertema "Gerakan Mahasiswa Islam: Memperkukuh Nilai-Nilai Berbangsa, Bernegara guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia" di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMS, Jawa Timur, Kamis (11/4).
Menurut Hidayat, untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik lagi, maka dalam pemilu kali ini tidak ada dukungan yang diberikan partai yang dilarang di Indonesia kepada para calon.
Hidayat memastikan bahwa pendukung Jokowi - KH Ma'ruf Amin maupun Prabowo - Sandi, tidak ada dari partai yang dilarang di Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa satu-satunya partai yang dilarang di negeri ini adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia. "Di luar itu, tidak ada yang dilarang," tegas wakil ketua Majelis Syura PKS, itu.
Oleh karena itu, Hidayat meminta jangan dikotomikan bahwa pemilu ini adalah Pancasila melawan khilafah. "Semua Pancasila kok. Tidak ada radikal, semua moderat," katanya.
Dia menambahkan, berdasar semangat memahami Indonesia dengan baik dan benar, dan berperan serta memajukan bangsa lewat pemilu, maka pesta demokrasi itu harus dilihat bukan dalam rangka adu domba anak bangsa, mendikotomi berbagai pihak.
"Namun ini adalah ujian komitmen melaksanakan Pancasila, menjaga NKRI, menghadirkan negara yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk asing dan lainnya," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta jangan ada dikotomi bahwa pemilu ini adalah Pancasila melawan khilafah. Semua Pancasila kok. Tidak ada radikal, semua moderat.
- Lestari Moerdijat Tekankan Data Akurat dan Kolaborasi Antarlembaga Harus Dikedepankan
- Eddy Soeparno Sebut Perdagangan Karbon Internasional Pilar Ekonomi Baru Indonesia
- Lestari Moerdijat Berharap Skema Baru yang Disiapkan Pemerintah Atasi Masalah PPDB
- Waka MPR: Presiden Prabowo Menjawab Keraguan dengan Pencapaian
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- MPR Goes to Campus Dimulai, Eddy Soeparno Mengampanyekan Urgensi Transisi Energi