Hilangkan Arogansi Atasi Banjir Jabodetabek

jpnn.com - JAKARTA - Perlu kebesaran hati para pemimpin di daerah Jabodetabek untuk duduk bersama mengatasi banjir yang terjadi. Menghilangkan arogansi untuk membuat nota kesepahaman menangani banjir adalah tindakan bijak.

Pernyataan ini disampaikan Rommy, calon anggota DPD daerah pemilihan DKI Jakarta. Menurutnya, peristiwa rencana Wagub DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok untuk membeli lahan lain di daerah Jabodetabek untuk penanganan banjir ditolak oleh salah satu pemimpin di Jabodetabek cukup sekali saja terjadi.

"Jika perlu, mungkin saja diperlukan intervensi atau fasilitasi dari pemerintah pusat untuk secara serius membuat rencana kebijakan yang integratif dari hulu ke hilir di area Jabodetabek ini," kata Rommy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/1).

Penggagas gerakan #betterjkt, sebuah gerakan di social media bersama masyarakat untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik ini mengatakan bahwa banjir yang terjadi di DKI Jakarta tidak hanya disebabkan dari sedikitnya kawasan resapan air, tapi ulah masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Selain adanya rumah dikawasan yang dilarang pemerintah seperti menempati daerah bantaran sungai/waduk, banjir juga disebabkan kiriman dari daerah lain di seputar Jabodetabek.

"Harmonisasi kebijakan untuk mengatasi banjir perlu dilakukan di area Jabodetabek. Untuk itu saya berharap pemimpin di area ini bisa lebih bijaksana dan tidak arogan untuk dapat bekerjasama melakukan harmonisasi kebijakan penanggulangan banjir," katanya.

Alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) mengatakan selain harmonisasi kebijakan, penanggulangan dan pengelolaan sampah, serta kampanye budaya bersih untuk merubah sikap masyarakat. "Yang tak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam upaya untuk setop mendirikan bangunan di daerah resapan air," katanya.

Rommy menjelaskan sampai saat ini pembangunan daerah-daerah di Jabodetabek sangat masif, seperti pembangunan pusat-pusat perbelanjaan (mega mall), hotel, perumahan, dan bangunan besar lain yang kerap mengabaikan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Daerah-daerah yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, justru diganti dengan hutan beton.