Hilangkan Stigma Buruk soal Bung Karno, Pemerintah Sebaiknya Meminta Maaf
jpnn.com, BLITAR - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pemerintah perlu meminta maaf kepada Bung Karno dan keluarga.
Hal ini untuk meluruskan sejarah yang telah dibelokkan pada masa Orde Baru.
“Kami tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai misalnya, Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik,” kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Surabaya, Kamis (10/11).
Menurut Hasto, semuanya harus berkaca dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Peristiwa 1964, disadari sepenuhnya tak terlepas dari konstelasi perang dingin pada saat itu. Presiden Gus Dur lalu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban 1965.
“Nah, ini tentu saja apa yang diartikan sebagai suara kebenaran itu juga sebaiknya direspons oleh pemerintah,” tegas Hasto.
Hasto menjawab hal itu saat mendampingi para akademisi internasional yang berziarah ke Makam Bung Karno, di Kota Blitar, Kamis (10/11), yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Mereka adalah para peserta acara napak tilas Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 bertajuk “Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective”.
Pemerintah perlu merahabilitasi nama Bung Karno untuk meluruskan sejarah yang telah dibelokkan pada masa Orde Baru.
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Connie Tanggapi Status Tersangka Hasto, Lalu Bicara Kasus Pencucian Uang Kakak & Adik
- Arief Poyuono Merespons Polemik PPN 12 Persen
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis