Hilirisasi Industri Sawit Berkelanjutan Harus Berpedoman pada SDGs

"RUU ini mandek sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua sampai sekarang. Padahal, dilihat dari kelompok layanan, yang bisa berdampak sudah 20 juta,” kata pria yang akrab disapa Rambo, itu pada Jumat (21/10).

Jumlah buruh sawit diperkirakan sekitar 7-10 juta orang, beserta keluarga mereka bisa sampai 20 juta orang.

Meski begitu, pemerintah masih bisa mengupayakan nasib para buruh sawit agar lebih membaik.

“Pertama, perhatikan keselamatan kerja, K3, penting karena banyak terjadi sesuatu hal, seperti kecelakaan kerja, buruh tidak terurus.” kata Rambo.

Kemudian, dia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperbanyak pengawas perkebunan. “Pengawas kurang dari 10 pada satu kabupaten, padahal yang perlu diurus kan banyak.” tambah Rambo.

Selanjutnya, pemerintah daerah khususnya, jangan lepas tangan atas masalah yang dialami buruh. Buruh bukan hanya tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan tetapi juga ada yang menjadi  urusan Dinas Tenaga Kerja.

Rambo menyoroti rendahnya pemerintah daerah mengadopsi kerangka kerja Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

“Dari 25 provinsi yang memiliki tutupan sawit, yang mengadopsi baru 9 provinsi dan 14 kabupaten,” kata Rambo.