Himmatul Aliyah: Hentikan Dulu Uji Coba PTM Terbatas di Zona Merah
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah jangan memaksakan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah atau PTM terutama di provinsi yang masuk zona merah.
Himma -panggilan Himmatul Aliyah mengingatkan bahwa data Satgas Covid-19 menunjukkan penambahan kasus virus Corona pada Senin (21/6) lalu menjadi yang tertinggi selama pandemi.
Sebaran tertinggi secara berturut-turut terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Riau.
"Terkait terjadinya lonjakan kasus tersebut, saya berharap agar uji coba PTM terbatas dihentikan sementara di provinsi-provinsi dengan penambahan kasus tertinggi," ucap Himma di Jakarta. Rabu (23/6).
Politikus Gerindra itu juga meminta pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut meninjau ulang pelaksanaan PTM terbatas yang rencananya diadakan pada tahun ajaran baru Juli 2021.
"Memaksakan penyelenggaraan PTM terbatas saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 dapat mengancam kesehatan dan keselamatan guru dan siswa," ucapnya.
Anggota BKSAP DPR RI itu mengingatkan bahwa dalam SKB Empat Menteri telah mengatur proses pembelajaran selama Covid-19 harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Sementara bagi daerah-daerah di Indonesia yang tidak ada penambahan kasus atau zona hijau, tetap dapat menyelenggarakan PTM terbatas.
Daerah dengan zona hijau Covid-19 bisa melakukan TM terbatas tetapi harus mengikuti tren penyebaran virus Corona.
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- Senada dengan Kemenaker, DPR Tak Ingin Terjadi Gelombang PHK di PT Sritex