Himmatul Aliyah Mendorong Pemerintah Mengangkat Guru Honorer Jadi PNS atau PPPK

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang selama ini masih kurang memadai. Sebab, kesejahteraan tenaga pendidik berkorelasi dengan kualitas pendidikan.
"Di sejumlah negara dengan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan tenaga pendidiknya juga baik," ucap anggota BKSAP DPR RI itu.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan afirmasi terhadap guru honorer sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadikan mereka sebagai ASN baik PNS maupun PPPK.
"Hal ini merupakan bentuk penghargaan kepada guru honorer yang selama ini telah mengabdikan dirinya selama belasan hingga puluhan tahun dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," tegas Himmatul.
Kemudian, pemerintah perlu secara konsisten memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan di Indonesia secara merata.
Hingga kini, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia jauh dari ideal. Misalnya, data menunjukkan sekitar 45 sampai 60 persen ruang kelas pada semua jenjang pendidikan di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) mengalami kerusakan.
"Di daerah terpencil kondisinya lebih parah. Pemerintah perlu memastikan sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar peserta didik dapat belajar dengan baik," ujar Himmatul.
Dia pun meminta pemerintah perlu memprioritaskan pencapaian pendidikan karakter atau ?a?khlak berbasis agama dan budaya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah mendorong pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK. Begini urgensinya.
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- DPR & MenPAN-RB Fokus Pemindahan ASN ke IKN, Honorer Kecewa
- Waduh, Oknum Mengaku Letkol Teddy Tawarkan Kelulusan PPPK Instan ke Honorer K2
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital