Hinca: Jangan Sampai 3 Kali Partai Demokrat Disakiti
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan isi pertemuan darurat yang digelar DPP, Rabu (3/1) malam.
Rapat itu sendiri dipimpin langsung Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hinca mengatakan, ada tiga ketidakadilan yang dialami Demokrat dalam kurun waktu belakangan ini. Pertama ketika Pilgub DKI Jakarta 2017, kemudian Pilgub Papua 2018 dan terbaru Pilgub Kalimantan Timur 2018.
“Semula kami mengalah dan berharap kejadian ini tak terulang lagi. Tapi ketika dibiarkan malah terjadi dan terjadi lagi,” kata dia di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Hinca menuturkan, ketidakadilan pertama ketika pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Ketika proses pilkada berlangsung, Sylvi bersama suaminya berulang kali diperiksa di Bareskrim.
“Itu mengganggu konsentrasi. Bahkan saat itu survei sedang tertinggi, karena kasus itu jadi tergerus suara,” ucapnya.
Namun untuk kejadian itu Demokrat memilih diam. Bahkan partai berlambang mercy itu telah mengakui gubernur terpilih yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenang pilkada.
Ketidakadilan kedua kata Hinca ketika proses Pilgub Papua 2018. “Yang kedua ini Pak Lukas Enembe, dia calon incumbent yang juga Ketua DPD Demokrat, tapi dipaksa menerima calon wakil bukan pilihannya,” ungkap Hinca.
Kemudian Enembe juga dipaksa untuk memenangi partai tertentu di Papua. Namun kala itu Demokrat bersikap dan membentuk tim pencari fakta (TPF). Hasil temuan TPF itu kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo melalui SBY. Kini masalah itu telah beres.
Partai Demokrat sudah merasa disakiti di DKI Jakarta dan Papua. Demokrat tak sudi Kalimantan Timur menjadi yang ketiga.
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP