Hindari Barter Angket Century

JAKARTA - Penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus dana talangan (bail out) sebesar Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century terus digalang oleh Fraksi PDIP. Namun suara miring mulai mengemuka. Kekhawatariran yang muncul, angket Century itu akan dibarter dengan kepentingan politik lain.

Kekhawatiran itu disampaikan pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema “Angket Century, Politis atau Hukum” di pressroom DPR, Jumat (30/10). Menurutnya, beberapa hak angket yang digalang DPR periode 2004-2009 berakhir dengan ketidakjelasan.

“Saya melihat hak-hak angket yang digulirkan oleh DPR pada akhirnya berujung pada ketidakjelasan. Awasi agar jangan sampai hal ini menjadi drama politik yang berkepanjangan yang hanya merusak tatanan hukum,” ujar Irman.

Irman menambahkan, tidak pernah jelasnya hasil penggunaan hak angket memang telah memicu kecurigaan publik. “Jika seperti yang sudah-sudah penyelesaiannya, maka saya khawatir semuanya hanya ditujukan untuk mendapatkan barter politik,” tambah Irman.