Hindari Blunder Politik agar Citra DPR Tetap Baik

jpnn.com - JAKARTA - Para politikus di DPR RI diingatkan tentang tingkat kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat yang terus menurun menjelang Pemilu Legislatif 2014 nanti. Salah satu sebab merosotnya kepercayaan publik terhadap DPR RI adalah kelakukan para legislator.

Menurut dosen ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia, Reni Suwarso, bila rakyat tak lagi percaya pada DPR sebagai lembaga perwakilan maka segala produk legislasi yang dihasilkan pun ikut diragukan. "Rakyat tidak percaya pada output dan outcome lembaga negara. Rakyat pun tidak mematuhi peraturan dan perundangan yang disusun oleh mereka,” kata Reni di Jakarta, Minggu (10/11).

Direktur Eksekutif Center for Election and Political Party FISIP-UI itu mencontohkan kisruh pergantian Ketua Komisi III DPR beberapa waktu lalu. Kala itu, keputusan intenal Partai Demokrat (PD) menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III menggantikan Gde Pasek Suardika ternyata direspon negatif tidak hanya oleh fraksi-fraksi lain di DPR, tetapi juga oleh publik. 

Dari riset media yang dilakukan lembaga pimpinan Reni selama kurun waktu 16-27 September 2013, penunjukan Ruhut justru membawa dampak buruk bagi DPR. Hal lain yang andil memperburuk citra DPR adalah pembahasan RUU Pilpres yang tak tuntas dan  pemilihan hakim agung.

“Berdasarkan laporan dua mingguan dari analisa media cetak ditemukan  52 persen publik menilai buruk citra DPR. Hanya 16 persen yang menilai positif dan 32 persen memilih netral,” ujarnya.

Namun, lanjut Reni, kasus Ruhut memang cukup membuat citra DPR kian buruk. Setidaknya berdasarkan riset media setelah FPD menunjuk Pieter C Zulkiefli sebagai Ketua Komisi III DPR, respon publik ternyata cukup positif. 

Berdasarkan analisa media pada 30 September-11 Oktober 2013, lanjut Reni, ternyata 24 persen publik puas dengan citra DPR RI. Disebutkannya, citra negatif yang sebelumnya 52 persen  turun menjadi 21 persen. "Dan yang netral menjadi 55 persen,” paparnya. 

Sedangkan peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Lusius Karus mengatakan, hendaknya para politisi di Senayan tidak memungkiri hasil riset FISIP UI itu. Dalam kasus Ruhut, katanya, Partai Demokrat bukan hanya melakukan blunder politik tetapi juga ikut menggerus citra DPR.