Hindari Disparitas Mutu, Kemendiknas Terapkan SPM

JAKARTA - Guna mempersempit kesenjangan mutu pendidikan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menggulirkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Wakil Menteri Pedidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menerangkan, penerapan SPM pendidikan dasar ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi sekolah yang tak layak disebut sekolah.

"Bisa dikatakan, penerapan SPM ini untuk mewujudkan keterjangkauan memperoleh pendidikan yang sesungguhnya, bukan (yang) semu," ujar Fasli, di Gedung Kemendiknas, Jakarta, Selasa (24/8).

Dijelaskannya, fokus SPM pendidikan dasar ini adalah sekolah/madrasah (SD/MI) dan SMP/MTs. Selain itu, SPM pendidikan ini mencakup pendidikan formal, non-formal dan informal. SPM pendidikan ini, lanjut Fasli, merupakan tahapan yang paling rendah (minimal) untuk mencapai sekolah bermutu. "Tahapan berikutnya adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta tahapan yang paling tinggi adalah sekolah di atas SNP," jelasnya.

Lebih lanjut Fasli menambahkan, Kemendiknas merencanakan SPM pendidikan dasar akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2011. Tim Basic Education Sector Capacity Support Program (BESCSP) akan segera dibentuk oleh Ditjen Mandikdasmen, yang bekerjasama dengan dua lembaga donor asing yakni Bank Pembangunan Asia (ADB) dan masyarakat Eropa.