Hindari Figur Bermasalah jadi Calon Kepala Daerah

Politisi yang pernah duduk sebagai Wakil Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, kepala daerah sebagai pejabat eksekutif memang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran. Namun di sisi lain, sambungnya, kepala daerah sebagai politisi juga mendapat tugas untuk membesarkan partai masing-masing.

"Rangkap posisi itu akan memunculkan conflict of interest dalam mengelola pemerintahan. Ini sangat rawan penyimpangan jika di satu sisi juga punya tanggungjawab besar mengelola patai," ulas fungsionaris PD itu.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Sekretaris Kabinet Dipo Alam merilis data tentang pemohonan dari aparat penegak hukum untuk memeriksa kepala daerah ataupun wakilnya. Berdasarkan catatan Setkab sejak Oktober 2004 hingga September 2012, terungkap bahwa Presiden SBY telah menekn 176 izin pemeriksaan.

Dari jumlah itu, paling banyak kepala daerah yang diperiksa berasal dari Golkar yakni 64 orang. Selanjutnya secara berurutan adalah kepala daerah dari PDIP (32 orang), Partai Demokrat (20 orang) dan PPP (17 orang).(ara/jpnn)