Hindari Gesekan, DPP Golkar Pilih Kompromistis

JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Golkar, Rully Chairul Azwar menyatakan, DPP Golkar menginginkan agar persaingan antar calon ketua umum berjalan secara bersih dan tidak melanggar AD/ART organisasi. Dengan demikian, munas dapat memilih ketua yang berintegritas. Salah satu upaya DPP Golkar untuk meredam gesekan antara calon ketua umum adalah dengan mrnjlin komunikasi dengan setiap kubu kandidat ketua umum.

“Untuk itu, DPP melakukan komunikasi intensif dengan kubu masing-masing kandidat untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat. Bahkan, beberapa materi munas juga dikompromikan agar tidak ada perbedaan,” ujar Rully di Jakarta, Kamis (24/9).

Lebih lanjut ditegaskannya, jika dalam pelaksanaan kampanye calon ketua umum terjadi kasus kesalahpahaman terutama di daerah-daerah, maka DPP akan turun tangan untuk meluruskannya. Tujuannya, untuk mencegah modus pemecatan Ketua DPD II oleh Ketua DPD I.

Modus pemecatan ini digunakan antara lain dengan alasan karena DPD II tidak bersedia mendukung calon ketua umum pilihan DPD I, dan  kemudian menggantikannya  dengan pejabat pelaksana tugas yang mendukung sikap politik DPD I.

Rully menilai modus tersebut sebenarnya termasuk kategori pelanggaran AD/ART partai dan DPP menganggap alasan pemecatan itu tidak sah. Karena itu, DPP akan turun tangan dengan memerintahkan provinsi mengembalikan ketua DPD II yang telah dipecat. “Kalau tidak menindaklanjuti perintah DPP, maka DPP akan tetap mengakui ketua DPD II yang dipecat, dan kami tidak akan mengakui pejabat pelaksana tugas yang dipilih provinsi,” tegas Rully.