Hindari Hubungan Langsung Direksi BUMN dengan DPR

JAKARTA - Gesekan antara DPR dengan Menteri BUMN diharapkan dapat dijadikan momentum agar seluruh perusahaan milik negara tidak berhubungan langsung dengan para wakil rakyat. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyatakan, lebih baik DPR hanya berhubungan dengan Direksi BUMN ketika akan dilakukan provatisasi ataupun Public Service Obligation (PSO).

"Lepaskan BUMN dari wilayah abu-abu. Rapat DPR hanya dengen Menteri BUMN. Jadi tidak ada lagi hubungan langsung antara direksi dengan DPR," kata Said dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/11).

Lebih lanjut dikatakan, BUMN harus dibersihkan dari pihak-pihak yang sering melakukan intervensi. Bahkan menurutnya, modus-modus intervensi terhadap BUMN sudah teridentifikasi.

Said juga mengatakan, jajaran direksi BUMN harus ditempati orang-orang yang memiliki kompetensi, berintegritas dan juga pemberani. "Tempatkan orang baik sebagai direksi, 20 orang saja lah," cetusnya.