Hindari Kesalahan Fatal, Golkar Usul Dewan Cek Kasus Ahok ke PT DKI

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Golkar di DPRD DKI menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (31/5).

Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai posisi hukum kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ada legal standing yang harus diperjelas. Saya sebagai anggota DPRD tidak tahu posisi hukum kasus itu," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Ruddin Akbar Lubis dalam rapat paripurna itu.

Menurut Ruddin, perkembangan kasus Ahok hanya diketahui dari pemberitaan di media saja. ‎Karena tidak tahu mengenai legal standing kasus Ahok, dia mengusulkan agar anggota dewan mengirimkan tim ke Pengadilan Tinggi DKI.

Tujuan pengiriman tim itu untuk mengetahui mengenai legal standing kasus Ahok. "Kita tidak mau ada kesalahan fatal karena menyangkut aspek yuridis. Ini demi kepastian hukum," ucap Ruddin.

‎Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang memimpin jalannya rapat paripurna istimewa itu mengatakan, interupsi yang disampaikan oleh Fraksi Golkar bakal dicatat. "‎Kami catat," ujar Pras.

Ketika memimpin rapat paripurna istimewa, ‎Pras tampak didampingi oleh M. Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan. Sementara, Abraham Lunggana alias Haji Lulung tidak nampak di kursi pimpinan.

Rapat paripurna istimewa itu juga dihadiri oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Jajaran satuan kerja perangkat daerah DKI juga hadir.