Hindari Korupsi, Kader PAN Diminta RendahHati
Kamis, 15 September 2011 – 17:31 WIB
JAKARTA - Berkaca dari banyaknya kasus-kasus yang menimpa politisi beberapa partai akhir-akhir ini, Partai Amanat Nasional (PAN) wanti-wanti ke kadernya untuk tidak berbuat ceroboh jika terkait urusan uang. Sekretaris Jendral Partai Amanat, Taufik Kurniawan, mengimbau kader partai berlambang matahari untuk tetap rendah hati. Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Kesra itu pun lantas mengingatkan, jangan sampai politisi PAN tidak menjalin komunikasi dengan rakyat. Hal itu dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. "Ini harapan siapapun agar partai bisa kerja dengan baik," ungkap Taufik.
"Kader PAN harus ingat, tetap tawadhu, istiqamah (konsisten) dan amanah dengan setiap jabatan yang diperoleh," kata Taufik dalam diskusi di DPR RI, Kamis (15/9) yang mengangkat tema kasus suap di Kemenakertrans. Diskusi itu juga dihadiri praktisi hukum Farhat Abbas yang juga menjadi pengacara bagi tersangka kasus suap kemenakertrans, Dgharnawati.
Menurut Taufik, sebelum masalah hukum menimpa kader PAN seperti kader-kader partai lainnya, maka DPP PAN pun mengingatkan kadernya di eksekutif ataupun legislatif untuk taat aturan. "Siapapun itu dan di manapun berada, tetap kembalikan pada niatnya dari awal ketika mendapatkan amanah jabatan. Kalau niat mungkin kurang pas, tetap istiqamah dan tawadhu sehingga tidak dihinggapi rasa serba kekurangan," kata Taufik.
Baca Juga:
JAKARTA - Berkaca dari banyaknya kasus-kasus yang menimpa politisi beberapa partai akhir-akhir ini, Partai Amanat Nasional (PAN) wanti-wanti ke kadernya
BERITA TERKAIT
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik