Hindari Polemik, Nono Usulkan Koalisi Kebangsaan di MPR

Nono mencontohkan di lembaga peradilan walaupun ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kemudian di parlemen itu terdapat MPR, DPR dan DPD, yang memiliki peran masing-masing.

“Kami sepakat bahwa ini sangat diperlukan dalam rangka penguatan sistem ketatanegaraan kita di tingkat nasional adalah format check and balance. Ini paling penting,” jelas Nono.

Dia menegaskan bahwa antara lembaga DPD dan DPR bukanlah persaingan maupun kuat-kuatan, tetapi sebagai mitra kerja dalam penguatan sistem ketatanegaraan. Menurut Nono, di negara sebesar Indonesia ini tidak selayaknya kalau ada hanya satu lembaga, dan tidak ada yang lainnya sebagai balancer.

“Tidak boleh dalam sistem demokrasi ada satu kekuasaan absolut dalam suatu lembaga. Perlu ada check and balance yang harus terjadi,” ungkapnya. (boy/jpnn)