HIPMI Harus Berperan Mewadahi Pengusaha Muda Indonesia

jpnn.com, TANGERANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) harus mampu berperan mewadahi para pengusaha muda Tanah Air.

Menurut dia, HIPMI yang memiliki sumber daya manusia (SDM) kreatif, inovatif, berintelektualitas tinggi serta berjiwa enterpreneur sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan semangat dan kemampuan wirausaha masyarakat.

“HIPMI harus menjadi organisasi yang mampu menciptakan pengusaha-pengusaha muda tangguh yang dapat menyejahterakan rakyat," kata Bambang saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPMI, di Tangerang, Banten, Rabu (7/2).

Mantan pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu prihatin dengan jumlah wirausaha di Indonesia yang hanya berkisar tiga persen dari jumlah penduduk.

“Secara persentase jumlah wirausaha kita hanya sekitar tiga persen, kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah di atas empat persen," katanya.

Bamsoet menuturkan banyak persoalan yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha. Antara lain, pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan sehingga menghambat perkembangan dunia wirausaha serta kendala dalam mengakses modal.

Karena itu, Bamsoet meminta semua pihak mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Menurut dia, peran serta berbagai pihak, akan meningkatkan rasio wirausaha Indonesia. “Permasalahan ini merupakan PR kita besama. Pihak pemerintah dan masyarakat, terutama pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi bagi permasalahan yang ada," ungkap Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet ini berharap adanya Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, pertumbuhan dan perkembagan wirausaha akan semakin cepat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi. Kelahiran RUU Kewirausahaan Nasional yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR merupakan kunci strategis dalam menurunkan angka kemiskinan.