HIPMI Mengadu ke MK

laba. Dari keuntungan itulah perusahaan kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitarnya. "Nah, kalau di Pasal 74 itu lain maknanya di mana semua pihak bisa minta bantuan pada perusahaan. Dengan demikian aturan ini menegaskan kalau tanggung jawab sosial merupakan kewajiban perusahaan dalam menyediakan dana. Padahal banyak daerah yang sedang menyiapkan Perda untuk mengembangkan ini," tukasnya.

Senada itu, kuasa hukum Kadin, HIPMI, dan IWAPI, John Pieter Nazar, menegaskan dengan pemberlakuan Pasal 74 terjadi diskriminatif. Sebab,membedakan antara perusahaan yang tunduk UU dengan yang tidak. "Seharusnya tidak hanya dikenakan terhadap perusahaan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak," kata John. (esy)