JPNN.com 
HIPMI Tuntut Kepastian Hukum Bagi Penambang
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menyoroti pencabutan IUP (ijin tambang) dan pembatalan pencabutannya.
Hal tersebut mengemuka dalam RDPU BPP HIPMI di Komisi VII DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (10/4).
"Ratusan IUP Dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian hukum bagi para penambang penting," tegas Sekjen BPP HIPMI Dr Anggawira.
Sementara itu, Ketua Bidang ESDM BPP HIPMI Elia Nelson Kumaat menyampaikan dana transisi energi yang disepakati di G20, dapat berjalan dengan melibatkan HIPMI.
"Transisi energi yang disepakati G20dapat berjalan akuntable dengan melibatkan HIPMi," katanya.
Transisi energi semestinya tak hanya untuk industri berskala besar.
Hal itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.
"Harus menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari, di Jakarta, Jumat (7/4).
Sekjen HIPMI Anggawira menyoroti pencabutan IUP (ijin tambang) dan pembatalan pencabutannya.
- Berhasil Memimpin MIND ID, Hendi Prio Sabet Penghargaan
- Menteri Bahlil Sebut Muhammadiyah Bakal Kelola Tambang Milik Andaro Energy
- Haris Azhar Minta Aktivitas Tambang Batu Bara Perusahaan Ini di Musi Banyuasin Dihentikan
- PPM MHU Raih Tamasya Award 2024 dari Kementerian ESDM
- Ruas Falah Dukung MIND ID Mengakselerasi Pembangunan SGAR Mempawah Fase II
- Guru Besar Pertambangan Sebut Kerugian Lingkungan di IUP Aktif Tidak Bisa Dipidana
