HKTI Sayangkan Kisruh Proyek Pupuk Kementan

JAKARTA - Persoalan proyek pupuk hayati dan decomposer cair di Kementrian Pertanian (Kementan) dikhawatirkan akan berimbas ke petani. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menyatakan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab terkait persoalan proyek pupuk di Kementan senilai Rp 81 miliar itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI,  Martin Hutabarat, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Sarana dan Prasarana (PSP) Kementan tak bisa lepas tangan dengan karut-marutnya proyek pupuk yang diduga bermasalah itu.  “Pupuk itu saat ini sudah seperti urat nadi bagi petani. Baik keberadaan pasokan maupun penyebaranya. Parahnya, persoalan pupuk ini masih saja terus terjadi," kata Martin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/9).

Menurut Martin, persoalan pupuk bagi petani tidak bisa dianggap sepele. Ditegaskannya, pupuk harus bisa digunakan tepat waktu. Karenanya Martin menduga ada mafia pupuk yang bermain dalam proyek pupuk di Kementan karena selalu ada persoalan dan imbasnya ke petani.

"Jika musim tanam sudah selesai pupuknya baru datang ya percuma saja, dan saya bisa pastikan ini pasti ulah mafia pupuk. Karena itu, Menteri Pertanian juga harus sering-sering turun ke lapangan dan menyidak kinerja anak buahnya,” cetus politisi Gerindra yang duduk di Komisi Hukum DPR itu.