HKTI Tetap Kritis Kalau Kebijakan Merugikan Petani
Kemudian, lanjut dia, persoalan lahan yang semakin sempit dari waktu ke waktu. Selain itu banyak lahan yang sudah rusak karena penggunaan pupuk organik dan pestisida. Persoalan berikutnya adalah masih banyak petani belum bisa mengadopsi teknologi dengan baik. “Kenapa, memang perlu sosialisasi dari waktu ke waktu,” katanya.
Selain itu, kata dia, petani masih belum terbiasa dengan manajemen. Masih banyak petani yang melakukan produksi hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan. Persoalan pascapanen juga menjadi masalah.
“Begitu ada panen raya pasti harganya bermasalah,” katanya.
Karena itu, kata Moeldoko, HKTI menjadi organisasi penjembatan antara persoalan yang dihadapi petani dengan pemerintah.
“Memang kompleks, tetapi kami harus berusaha terus menerus,” ungkap Moeldoko.
Dia menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi di bidang pertanian sudah sangat jelas antara lain membangun infrastruktur seperti bendungan besar, embung, hingga irigasi. Yang tidak kalah penting adalah kebijakan dana desa.(boy/jpnn)
Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang bersama Ketua Umum HKTI Jendeal (Purn) Moeldoko meresmikan kantor baru HKTI di Jalan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/10) pagi.
Redaktur & Reporter : Boy
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Pupuk Indonesia Percepat Penebusan Pupuk Subsidi di Wonogiri untuk Dukung Musim Tanam
- Pupuk Indonesia dan Wapres Ajak Petani Tebus Pupuk Bersubsidi di Kegiatan Rembuk Tani
- Sambut Musim Tanam, Pupuk Indonesia Gelar Rembuk Tani
- Bertambah Lagi, Desa Energi Berdikari Pertamina Hadir di Indramayu
- Bagaimana Cara Daftar Brigade Swasembada Pangan? Ini Penjelasan Kepala BPPSDMP Kementan