HMI Desak KPK Awasi DPR
Rabu, 06 April 2011 – 14:28 WIB
JAKARTA-Sejumlah massa yang tergabung dalam HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi), Rabu(6/4), menggelar demo ke KPK. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengawasi intensif gerak gerik para wakil rakyat yang duduk di parlemen.
Menurut Ketua HMI-MPO Cabang Jakarta Fandi Ahmad Sukardin, ulah mereka yang mengatasnamakan diri sebagai wakil rakyat namun cacat hukum dan tidak pro masyarakat, tidak boleh dibiarkan. "Berarti mengingkari janjinya sewaktu kampanye dulu," tegasnya lantang saat menyampaikan orasi di pagar depan pintu masuk gedung KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Dari catatan para aktivis HMI-MPO, sikap DPR yang semakin menjauhkannya dari rakyat diantaranya seperti meminta kenaikan gaji, penambahan staf ahli, minta laptop, dan terakhir ingin membangun gedung baru seharga Rp 1,3 triliun dengan fasilitas serba mewah.
"Dewan apaan yang ulahnya begitu. Disaat rakyat sedang susah, mereka malah menuntut fasilitas macam-macam," tutur Fandi melanjutkan pembicaraan. "Alasannya selalu demi meningkatkan kinerja. Tapi nyatanya, yang diperbuat legislatif hingga kini tidak seberapa untuk rakyat," ungkapnya menambahkan.
DPR kian tercoreng, kata Fandi, dengan prilaku oknumnya yang tak becus. Misalnya yang mencuat terakhir yaitu menjadi beking perdagangan ilegal. "Kami berharap kasus ini juga diusut tuntas. Periksa itu kekayaan DPR dan mintakan pembuktian terbalik," ujarnya.(mur/jpnn)
JAKARTA-Sejumlah massa yang tergabung dalam HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi), Rabu(6/4), menggelar demo ke KPK. Mereka
BERITA TERKAIT
- Libur Natal, ASDP Catat 206 Ribu Penumpang Tinggalkan Jawa Menuju Bali
- Banyaknya Kementerian Jangan Sampai Membuat Pelayanan Buruk
- Kenang 20 Tahun Tsunami Aceh, Mentrans Iftitah: Momen Penting dalam Bangun Indonesia
- Geger Mahasiswi Tewas Seusai Jatuh dari Lantai 2 Gedung di UPI Bandung
- Diduga tak Bisa Berenang, Dedi Irawan Tewas Tenggelam
- Hasil Survei Lemkapi: Kepuasan Terhadap Kinerja Polri 82,1 Persen