HMI Kritik Anggota Dewan yang Minta Kenaikan Tunjangan

Terkait dengan itu, dia menilai HMI sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa menilai tidak wajar jika wakil rakyat tidak memiliki kepekaan terhadap meningkatnya angka kemiskinan di NTB.

Padahal, ujar dia, banyak daerah terpencil di NTB yang belum mendapatkan hidup layak, belum menikmati listrik, lapangan pekerjaan, hingga pendidikan bagi anak-anak karena biaya pendidikan yang sangat mahal.

Tidak hanya itu, sarana dan prasarana antara sekolah di kota dengan di desa yang belum merata. Belum lagi masyarakat miskin yang dipaksa bersaing dalam mendapatkan pekerjaan terutam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Melihat realita itu, HMI Cabang Mataram justru mengusulkan agar tunjangan perumahan anggota DPRD NTB itu dikurangi. Terlebih saat ini kondisi masyarakat NTB yang terus menerus menghadapi himpitan ekonomi terutama di pedesaan.

“Kami sendiri kaget kenapa justru eksekutif memberi sinyal untuk menerima usulan dewan itu,” tegasnya.

Pihaknya berharap, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, seharusnya 63 anggota DPRD NTB saat ini dapat mewujudkan keadilan untuk kesejahteraan rakyat bukan justru menciptakan kesenjangan sosial dengan mewacanakan kenaikan tunjangan perumahan.

HMI Cabang Mataram nantinya akan mengawal berbagai agenda DPRD NTB terutama menyangkut anggaran. Termasuk menyoroti tingkah laku para wakil rakyat tersebut.

Pihaknya juga mendorong eksekutif dalam hal ini Gubernur NTB untuk mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan untuk menaikkan tunjangan perumahan anggota DPRD NTB itu.(JPG/tan/r7/fri/jpnn)