HMI Minta Freeport Diusir Selamanya dari Indonesia
jpnn.com - JAKARTA - Di tengah drama sidang kasus Setya Novanto yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), makin banyak pihak yang meminta kontrak karya Freeport tidak diperpanjang pemerintah.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) termasuk yang mendorong hal tersebut.
Menurut anggota HMI Yehamza Alhamid, masalah di MKD itu berawal dari Freeport yang tidak patuh pada keputusan pemerintah terkait waktu yang tepat untuk pembicaraan kontrak karya. Karena itu, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu dianggap tidak layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.
"Indonesia tidak punya alasan rasional untuk tetap memperpanjang kontrak karya untuk Freeport. Indonesia hanya mengalami kerugian dan nyatanya terjajah kembali selama puluhan tahun," tegasnya dalam aksi “Usir Freeport dari Indonesia” oleh HMI Jakarta di Bundaran HI, Minggu (6/12).
Dia mengatakan bahwa aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah. Terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal, minimnya peran negara melalui BUMN dan BUMD untuk ikut mengelola tambang serta dampak lingkungan yang rusak. Freeport dianggapnya sebagai musuh bangsa.
“Ini momentum bagi rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan, penjarakan Dirut Freeport Indonesia dan usir Freeport selamanya dari Indonesia,” serunya.
Aksi yang berlangsung selama 1 jam tersebut diisi dengan orasi, penyebaran pamflet dan pengumpulan tanda tangan dukungan dari masyarakat untuk mengusir Freeport. (flo/jpnn)
JAKARTA - Di tengah drama sidang kasus Setya Novanto yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), makin banyak pihak yang meminta
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambangi Kementerian ATR/BPN, LSM Pijar Keadilan Demokrasi & FPKMP Soroti Sengketa Tanah di Papua
- Lihat, 2 Menteri Kabinet Merah Putih Monitoring Pencemaran Sungai Ciujung di Banten
- Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana, Ini Agendanya
- PKN Akan Mengawal Program Prabowo yang Prorakyat
- Berdemonstrasi di Kedubes AS, Aktivis Tolak Campur Tangan Asing dalam PSN dan Urusan Papua
- Perekaman KTP Elektronik dan IKD Tertinggi, Kaltim Diganjar Penghargaan Kemendagri