HMI Minta SBY Stop Teror Kenaikan Harga BBM

Aulia menjabarkan, sejumlah konsideran dalam konstitusi di antaranya menyebutkan soal hak dasar seperti hak untuk hidup secara layak dan hak untuk dilindungi. Ada pula pasal soal penggunaan semua kekayaan bangsa mulai air, tanah dan kekayaan alam lain demi untuk kesejahteraan rakyat. “Ini mendasar tidak bisa dianggap sepele, karena inilah tujuan kita bernegara yakni melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai, pemerintah selalu saja mendasarkan penaikan BBM bersubsisi pada tiga argument yang sama setiap tahunnya. Yakni APBN akan jebol jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Kedua, selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran karena itu BBM harus dinaikkan sehingga subsidi Pemerintah kepada masyarakat miskin semakin tepat sasaran.

Ketiga, jika BBM tidak dinaikkan, defisit APBN akan mencapai 3,6 persen (melampaui batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen yang diamanatkan UU Keuangan Negara).

Semua argument tersebut lanjut Aulia adalah sumir dan mudah terpatahkan.  Pertama, subsidi adalah hak rakyat yang dijamin UU yang tidak cocok menggunakan logika ekonomi liberalisme. Selanjutnya, jika subsidi berjalan tidak tepat sasaran itu bukan kesalahan rakyat, melainkan kesalahan pengelola negara ini.