HMI Minta SBY Stop Teror Kenaikan Harga BBM

“Termasuk jika terjadi penyelundupan BBM bersubsidi itu gambaran lemahnya system pengawasan dan penindakan serta penegakan hokum oleh pemerintah. Nah, ini logikanya terbalik pemerintah yang salah tapi kemudian rakyat dipaksa harus menanggung beban akibat ketidak becusan pemerintah tersebut,” jelas dia.

HMI, tegas dia, jelas menolak penaikan BBM. Selain tidak tepat juga dianggap tidak perlu. Sebab, jika argument utamanya menaikkan BBM bersubsidi karena APBN harus menanggung beban subsidi sekitar Rp55,1 triliun, angka tersebut bisa dikejar dengan penghematan anggaran. Angka tersebut dinilai kecil jika dibandingkan dengan inefisiensi dan kebocoran anggaran yang pernah disebut Kwik Kian Gie mencapai 30 persen. “Kita tegas-tegas menolak penaikan BBM itu,” ucap Aulia.

Terlebih, saat ini saja akibat kenaikan BBM bersubsidi rakyat sudah menjerit. Mulai TDL, harga produk makanan dan minuman, bahan pokok, transportasi, pendidikan naik hingga 15 persen.

“Belum lagi banyaknya tarikan, retribusi dan pajak yang juga menjadi beban rakyat. Bahkan kenaikan harga bawang yang mencapai 1000 persen akibat dari ketidakbecusan pemerintah harus ditanggung rakyat,” pungkas kandidat ketua umum PB HMI ini. (jpnn)