Hmm... Pengamat Anggap DPD Jadi Pelarian untuk Bekas Anggota DPR

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun menyatakan, publik selama ini tak terlalu berharap pada kiprah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurutnya, DPR yang sering dicerca justru tetap dinanti publik karena punya kewenangan lebih kongkret ketimbang DPD.

Menurut Refly, selama ini publik menanti keputusan DPR soal APBN ataupun undang-undang lainnya. Namun, hal serupa tidak terjadi pada DPD yang sama-sama lembaga negara sebagaimana DPR.

“Tidak ada yang ditunggu dari DPD. Publik bicara konteks pembenahan sistem ketatanegaraan, tapi sebagian anggota DPD ribut masalah distribusi kekuasaan di internal DPD," katanya dalam diskusi di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (2/3).

Meski DPD sering mengklaim sebagai penyalur aspirasi daerah, namun dalam pandangan Refly justru lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih efektif menyuarakan suara publik. Hanya saja, katanya, menyandang status sebagai senator karena menjadi anggota DPD tentu lebih enak.

"Makanya publik menilai anggota DPD ini enak. Gaji besar, kapan saja bisa berkomunikasi dengan media,” tegasnya.

Hanya saja, kata Refly, media juga tahu senator mana saja yang layak untuk dikutip. “Tapi ingat, media tahu senator yang akan bicara berpengaruh atau tidak?" ujarnya.

Meski demikian Refly justtu menemukan fenomena menarik. Yakni adanya bekas anggota DPR yang di pemilu 2014 lalu justru memilih maju sebagai calon senator.

Bisa jadi, kata Refly, DPD justru jadi pelarian bagi bekas anggota DPR untuk menghindari tekanan dari partai politik. "Duduk sebagai anggota DPD untuk istirahat karena capek di DPR. Istirahat dulu di DPD karena tidak ada tekanan dan keharusan bagi hasil," tegasnya.