Hmmm...Kata Bang Uchok Ipar Juga Minta Saham

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Budget Analisys, Uchok Sky Khadafi minta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk membuka materi pertemuan ipar dan keponakannya, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dengan bos PT Freeport, McMoran James R Moffet atau Jim Bob. Uchok berharap JK fair untuk mengungkap hal itu karena sebelumnya JK mendorong agar pertemuan Setya Novanto, Riza Chalid dan Bos Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin.

"Jangan pas Novanto saja dia bersuara keras meminta agar pertemuan dengan Bos Freeport Indonesia, Maroef dibuka ke publik. Sedang pertemuan ipar dan keponakannya ditutup-tutupi. Dia harus fair dong, publik akan menilai kinerja pemerintah ini," kata Uchok di Jakarta, Sabtu (19/12).

Uchok tak yakin pertemuan Aksa Mahmud dan anaknya Erwin Aksa dengan James R Moffet adalah pertemuan antara penguasa saja seperti yang diutarakan JK. Pengusaha besar pemilik Freeport McMoran itu  tidak akan mungkin mau menemui Aksa dan Erwin kalau embel-embelnya hanya pengusaha saja.

"Tak mungkin Moffet mau ketemu mereka tanpa ada embel-embel keluarga wapres. Jauh lah kelas Aksa dan Moffet. Ini kan ada embel-embel iparnya wapres saja makanya Moffet mau ketemu. Kalau Novanto dituding mencatut nama Jokowi-JK untuk meminta saham, saya khawatir, jangan-jangan Aksa dan Erwin menemui Moffet tujuannya juga untuk meminta saham langsung atas nama JK. Kan tidak ada rekamannya kalau itu tidak demikian," tegasnya.

Pertemuan Aksa dan Erwin dengan James R Moffet menurutnya secara etis seharusnya tidak patut terjadi, karena posisi JK sebagai wapres yang bisa ikut menentukan masa depan Freeport di Indonesia dengan perpanjangan kontrak.

"Untuk apa saudara wapres menemui bos perusahaan yang saat ini sedang berusaha memperpanjang kontrak dari pemerintah dimana wapres adalah salah satu bagiannya? Kalaupun dalam pertemuan itu sama sekali tidak membicarakan perpanjangan kontrak, tapi di tengah kondisi dimana Freeport sedang memperpanjang izin, sangat tidak etis dan bahkan bisa ke arah penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya. (fas/jpnn)