JPNN.com 
HMS: Jangan Sampai Ada Warga Kelaparan di Tengah Pandemi Covid-19
"Jadi, data penerima Bansos jangan serampangan," tegasnya.
Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima Bansos ini belum akurat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasarannya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah bekerja keras dan cerdasa memperbaiki data penerima Bansos ini.
"Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dinindari," pintanya.
Apalagi saat ini lanujutnya, korban terdampak covid-19 ini terus berjatuhan terutama dari kalangan pekerja di sektor informal.
Bahkan kini mulai merembet ke sektor formal bersamaan dengan melambatnya laju perekonomian yang menghantam sektor riil.
"Hampir dapat dipastikan membengkaknya jumlah warga rentan ekonomi akan diikuti dengan bertambahnya orang miskin baru," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antar departemen yang terkesan tidak kompak.
Ketum HMS Center, Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk memastikan Bantuan Sosial yang disalurkan benar-benar dialokasikan serta menyentuh masyarakat miskin terdampak Covid-19.
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Hardjuno Wiwoho: Terima Suap Korporasi, Ketua PN Jaksel Lakukan Perampokan Keadilan Paling Brutal
- Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi
- IHSG Anjlok, Hardjuno Wiwoho: Pasar Butuh Bukti, Reformasi Hukum dan Teknokrasi Jadi Kunci
- Hardjuno Wiwoho: Tiga Syarat agar Danantara Bisa Dipercaya, Salah Satunya Hukuman Mati untuk Koruptor
- Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
