JPNN.com 
HMS: Pansus BLBI DPD RI Jangan Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik
Dengan demikian, kotak pandora kasus BLBI bisa terungkap.
"Kasus BLBI terjadi karena patut diduga ada kongkalikong tingkat tinggi. Adanya permainan yang sangat canggih dari para pejabat perbankan pada waktu itu,” terangnya.
Skema BLBI yang disebut kejahatan BLBI yang merupakan skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia (BI) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis 1998 di Indonesia.
“Sampai kini tak ada penuntasan," kata dia.
Selama ini jelas Hardjuno telah banyak upaya politik untuk menuntasakan skandal BLBI ini. Namun sayangnya, endingnya tidak jelas.
Oleh karena itu, dia berharap agar Pansus BLBI DPD RI ini bukan sekedar lips service saja. Tetapi harus bekerja sepenuh hati untuk membongkar skandal itu.
“Jadi, saya ingatkan agar Pansus BLBI ini bukan sebuah kepura-puraan untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan rakyat,” terangnya.
Padahal, banyak kepentingan politik terselubung di dalamnya.
Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengingatkan DPD RI tidak menjadikan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) ini sebagai kuda troya kepentingan politik.
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Hardjuno Wiwoho: Terima Suap Korporasi, Ketua PN Jaksel Lakukan Perampokan Keadilan Paling Brutal
- Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi
- IHSG Anjlok, Hardjuno Wiwoho: Pasar Butuh Bukti, Reformasi Hukum dan Teknokrasi Jadi Kunci
- Hardjuno Wiwoho: Tiga Syarat agar Danantara Bisa Dipercaya, Salah Satunya Hukuman Mati untuk Koruptor
- Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
