HNW Ajak Masyarakat Konsisten Jalankan Konstitusi, Tolak Wacana Presiden 3 Periode
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan, kedaulatan di Indonesia tidak berada di MPR atau pejabat eksekutif, tetapi di tangan Rakyat.
“Sekarang yang memilih presiden adalah rakyat, bukan MPR. Demikian juga gubernur, wali kota, dan berbagai pejabat publik lain,'' ujarnya.
Setiap kebijakan yang diambil eksekutif maupun legislatif tidak boleh menabrak ketentuan konstitusi. Selalu mempertimbangkan aspirasi dan kemaslahatan rakyat.
''Jadi, para pimpinan bangsa harus memahami aturan-aturan konstitusi untuk dijalankan,'' kata Hidayat Nur Wahid.
Hal itu dikatakan pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang melibatkan RT-RW di Jakarta Selatan dan Pusat, Kamis (21/4).
Bila ada ajakan melakukan sesuatu yang melanggar konstitusi, menurut HNW, panggilan akrab Hidayat Nur Wahid, wajarnya ditolak.
Pelanggaran konstitusi, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden, tidak membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.
Sebaliknya, isu itu malah membahayakan demokrasi dan berdampak negatif.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat untuk konsisten menjalankan konstitusi dengan menolak wacana jabatan presiden 3 periode
- Waka MPR Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Influsif Harus Segera Diwujudkan
- Bertemu Dino Pati Djalal, Eddy Soeparno Ajak FPCI Dukung Diplomasi Iklim Prabowo
- Saatnya Mengembalikan Muruah MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat
- Waka MPR Sebut Kemenangan Gaza sebagai Penyelamatan Peradaban dan Kemanusiaan Global
- Ini Usulan Waka MPR Soal Devisi Hasil Ekspor SDA 100 Persen Wajib Disimpan di Indonesia
- Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik