HNW: Data Bansos Bermasalah, Solusinya Bukan Marah-marah, Bu Risma
![HNW: Data Bansos Bermasalah, Solusinya Bukan Marah-marah, Bu Risma](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/11/06/wakil-ketua-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesi-28.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid MA menyoroti Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap emosional dan marah-marah dalam menjalankan tugasnya di depan publik.
Peristiwa terbaru terjadi saat Mensos Risma melakukan rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial.
HNW mengingatkan Mensos Risma adanya Tap MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
“Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini Gorontalo. Memang data bansos bermasalah di daerah dan perlu diperbaiki, tapi tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah," kata politisi asal PKS itu di Jakarta, Minggu (2/10).
Hidayat menilai meluapkan kemarahan di depan publik seperti dilakukan Mensos Risma tidak sesuai dengan etika pemerintahan yang diatur dalam TAP MPR tersebut.
Apalagi kejadian tersebut langsung mengundang kecaman dari Gubernur Gorontalo dan masyarakat luas.
Dia mendesak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy atau bahkan Presiden Joko Widodo memberi teguran langsung kepada Mensos Risma agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Semestinya Mensos membimbing dan memberikan teladan terbaik bagaimana menyelesaikan masalah dengan komprehensif tanpa marah-marah yang malah menambah masalah dan mengurangi hormat dan marwah,” ujar HNW.
Wakil Ketua MPR HIdayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan sikap Mensos bisa memperuncing hubungan antara pusat dan daerah.
- Waka MPR Ibas Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sampah Terpadu Demi Kelestarian Alam
- Waka MPR: Pengelolaan Investasi yang Efisien Harus Sejahterahkan Masyarakat
- Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg, Eddy: Saatnya Membenahi Subsidi Energi
- Bertemu Wadubes Terrece Teo, Rusdi Kirana Dorong Kerja Sama RI-Singapura Ditingkatkan
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025
- Waka MPR Apresiasi Terbentuknya The Hague Group Demi Terwujudnya Palestina Merdeka