HNW: Demi Keadilan dan Stabilitas Politik, Pilkada Jangan Diserentakkan Pileg dan Pilpres 2024

Menurut dia, berbeda bila pilkada yang mestinya diselenggarakan pada 2022 dan 2023 digelar sesuai jadwal, maka beban pilpres atau pileg karena sudah diurusi kepala daerah definitif yang dipilih rakyat.

Karena itu, HNW berharap seluruh fraksi di DPR dan pemerintah (Presiden dan Mendagri), membuat kebijakan yang objektif terkait wacana ini agar bisa merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Dengan menjadikan pemilu serentak 2019 sebagai bahan evaluasi juga," katanya.

Ia meminta agar setiap kebijakan diputuskan secara objektif demi bangsa dan negara, sesuai aturan dalam UUD NRI 1945.

Apalagi, kata dia, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia negara demokratis, hukum, yang menghormati HAM.

Konstitusi juga mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali, dengan tidak membuat aturan untuk menguntungkan keluarga atau digunakan menjegal seseorang tertentu sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian masyarakat.

“Ada isu di masyarakat bahwa penundaan pilkada 2022 ke 2024, dilakukan karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada 2022. Beliau disebut akan dihambat supaya tidak terpilih kembali menjadi Gubernur DKI karena berpotensi besar untuk maju dalam Pilpres 2024," kata Hidayat lagi.

Menurut HNW, kalau benar alasan tersebut sangat disayangkan. Karena dengan alasan ‘hanya’ untuk menghambat Anies, ada ratusan pilkada di daerah lain yang dikorbankan.