HNW: Demi Keadilan dan Stabilitas Politik, Pilkada Jangan Diserentakkan Pileg dan Pilpres 2024

Menurut dia, berbeda bila pilkada yang mestinya diselenggarakan pada 2022 dan 2023 digelar sesuai jadwal, maka beban pilpres atau pileg karena sudah diurusi kepala daerah definitif yang dipilih rakyat.
Karena itu, HNW berharap seluruh fraksi di DPR dan pemerintah (Presiden dan Mendagri), membuat kebijakan yang objektif terkait wacana ini agar bisa merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Dengan menjadikan pemilu serentak 2019 sebagai bahan evaluasi juga," katanya.
Ia meminta agar setiap kebijakan diputuskan secara objektif demi bangsa dan negara, sesuai aturan dalam UUD NRI 1945.
Apalagi, kata dia, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia negara demokratis, hukum, yang menghormati HAM.
Konstitusi juga mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali, dengan tidak membuat aturan untuk menguntungkan keluarga atau digunakan menjegal seseorang tertentu sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian masyarakat.
“Ada isu di masyarakat bahwa penundaan pilkada 2022 ke 2024, dilakukan karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada 2022. Beliau disebut akan dihambat supaya tidak terpilih kembali menjadi Gubernur DKI karena berpotensi besar untuk maju dalam Pilpres 2024," kata Hidayat lagi.
Menurut HNW, kalau benar alasan tersebut sangat disayangkan. Karena dengan alasan ‘hanya’ untuk menghambat Anies, ada ratusan pilkada di daerah lain yang dikorbankan.
Hidayat Nur Wahid menyarankan DPR dan presiden segera merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk memutuskan pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar sesuai jadwal atau tidak digabung dengan pileg dan pilpres 2024 demi menjaga stabilitas politik.
- DPR dan Masyarakat Sipil Desak Proses Hukum Perusahaan Logistik Pembuat Macet di Pelabuhan Tanjung Priok
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- KPK Pastikan Tak Ada Kendala dalam Penyidikan Tersangka Anggota DPR Anwar Sadat