HNW Desak Pemerintah dan DPR Segera Mengisi Kekosongan Hukum soal LGBT

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan yang menyebut pemerintah tidak bisa melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Sebab, tidak ada aturan hukum yang melarang atau memberikan sanksi terhadap LGBT.
Sementara itu, Deddy Corbuzier yang memantik kontroversi soal LGBT malah merespons positif kritik dan penolakan masif dari masyarakat.
Deddy menghapus tayangan itu dan mengakui kesalahan serta meminta maaf.
Bila ada kekosongan hukum, kata Hidayat, pihak yang berwenang segera mengisinya dengan membuat aturan UU.
DPR maupun pemerintah berinisiatif mengajukan usulan RUU untuk mengisi kekosongan hukum.
Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, masyarakat luas menolak LGBT dan penyimpangannya karena tidak sesuai dengan norma Pancasila dan UUD 1945.
Dia mengatakan, FPKS DPR sudah mengantisipasi kekosongan hukum terkait LGBT.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengisi kekosongan hukum soal LGBT
- Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Transisi Harus Menguatkan Ketahanan Energi Nasional
- Waka MPR Akbar Supratman Sesalkan Dugaan Penghinaan Kepada Ulama Sulteng Habib Idrus
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Terima Aspirasi IOJI, Wakil Ketua MPR Komitmen Perjuangkan Konstitusi Pro Lingkungan
- Soroti Menurunnya Jumlah Pendaftar ke Perguruan Tinggi, Begini Kata Wakil Ketua MPR
- Waka MPR dan Dirut BEI Bahas Penguatan Regulasi Perdagangan Karbon di Indonesia