JPNN.com 
HNW Desak Pengurangan 9,7 Juta Penerima Bantuan Iuran JKN Dibatalkan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional 2021.
HNW mengatakan penetapan regulasi tersebut terkesan terburu-buru dan tidak cermat, sehingga jauh berbeda kelengkapannya dibanding Kepmensos sebelumnya.
Anggota Komisi VIII DPR itu menyebutkan letak perbedaan kedua regulasi itu seperti jumlah penerima bantuan iuran.
"Dalam Kepmensos 92/HUK/2021 berkurang hingga 9,7 juta orang dibandingkan Kepmensos 1/HUK/2021," beber HNW dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/9).
HNW juga menilai Kepmensos terbaru tersebut diskriminatif karena tidak memasukkan komponen seperti bayi baru lahir dari kalangan yang berhak dan jumlah peserta pengganti dalam data Penerima Bantuan Iuran.
Dia sempat berharap hasil kesepakatan Kemensos dengan Komisi VIII DPR soal bantuan terhadap 4,3 juta anak yatim yang sudah tersedia datanya di Kemensos dimasukkan sebagai Penerima Bantuan Iuran JKN.
“Kepmensos terbaru ini ada mengandung unsur ketidakadilan, tidak menghadirkan data yang akurat, baik dari jumlah maupun komponen penerima bantuan iuran JKN," tegasnya.
HNW mengaku heran alasan penghapusan penerima bantuan iuran JKN karena adanya data ganda.
Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti berkurangnya penerima bantuan iuran JKN hingga 9,7 juta orang.
- Waka MPR: Keterlibatan Perempuan dalam Politik Bukan Hanya Sekadar Hak, tetapi
- Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra, Bamsoet Dukung Gagasan Presiden Prabowo
- Waka MPR Dorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
- Wakil Ketua MPR Apresiasi Kebijakan Prabowo yang tak Memangkas Anggaran KIP Kuliah
- Waka MPR Berharap Kemendiktisaintek tak Memotong Anggaran Beasiswa Terkait Efisiensi
- Waka MPR Minta Lembaga di Sektor Pendidikan Tingkatkan Efektivitas Kerja
