HNW Ingatkan Kemendikbud Jangan Abaikan Peran Muhammadiyah dan NU

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi. Hal itu mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU, dua organisasi massa terbesar di Indonesia yang telah mempunyai jasa bersejara dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia.

HNW meminta Kemendikbud mendengar masukan dari masyarakat, termasuk dari dua ormas besar Muhammadiyah dan NU, yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp 595 Miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan telah terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

“Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, ini era darurat corona!,” demikian disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kami (23/7).

Hidayat mengingatkan bahwa 30-40% pembiayaan negara di masa Pandemi ini berasal dari utang, dikarenakan defisit yang makin melebar hingga lebih dari Rp 1000 triliun sesuai Perpres 72/2020. Diperlukan langkah penggunaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat guna dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah.

Menurutnya, anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp 595 Miliar di Kemendikbud adalah sangat besar, dibandingkan misalnya anggaran untuk Lembaga/Ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp 75 Miliar.

Oleh karena itu, Politikus Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud lebih peka dan hati-hati, apalagi ditemukan ada beberapa Lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR Perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tetapi malah menerima “hibah” kelas gajah dari program ini.

Mundurnya, Muhammadiyah dan NU dari program tersebut harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya dalam proses verifikasi, tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima.

“Memang perlu pemerataan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain telah bergerak dan terbukti sukses di bidang Pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yg harusnya tidak terjadi,” katanya.