HNW: KPU Harus Terbuka Selesaikan 17 Juta DPT Bermasalah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan masih ada 17 juta DPT atau daftar pemilih tetap bermasalah.
"Angka yang menurut kami itu sangat besar," kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (9/4).
Dia menjelaskan, pada Pilpres 2014 selisih kemenangan Jokowi atas Prabowo Subianto tidak lebih dari 18 juta suara. Nah, sekarang ini ada 17 juta DPT bermasalah. Tentu itu merupakan angka yang sangat besar.
Menurut Hidayat, upaya meminta perbaikan DPT ini bukan dalam rangka delegitimasi, tetapi justru menyelamatkan KPU.
(Baca dong, bos: Fahri Hamzah Minta KPU Umumkan DPT Pemilu)
Karena itu, Hidayat menilai KPU harus membuka diri dan transparan mengundang seluruh peserta pemilu, perwakilan capres dan cawapres, kelompok-kelompok dan LSM independen yang mengurus pemilu untuk duduk bersama.
Menurut dia, hal ini supaya persoalan DPT bisa selesai, dan tidak menghadirkan upaya yang mendelegitimasi KPU. Dia mengingatkan negara sudah menggelontorkan dana besar untuk kegiatan pemilu.
"Partai-partai sudah mempergunakan sumber daya, jangan sampai dirusak ketidakakuratan DPT yang jumlahnya sangat besar. Jadi, 17 juta suara itu sangat sangat besar," tuturnya.
HNW pesimistis KPU bisa menyelesaikan persoalan dugaan 17 juta DPT bermasalah di tengah sisa waktu delapan hari menjelang pencoblosan.
- Kritisi Surat Edaran Pemotongan Dana BOS Madrasah, HNW: Tidak Sejalan dengan Inpres
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- HNW Mengajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Terkait RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU