HNW Mengajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Terkait RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait agenda revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Hidayat dari FPKS yang juga merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII mengenai RUU PIHU tersebut

Legislator dari Fraksi PKS yang akrab disapa HNW itu berharap dibukanya partisipasi masyarakat bisa meningkatkan kualitas regulasi yang akan dihasilkan oleh DPR sebagai pelaksanaan dari prinsip 'meaningfull participation'.

“Saya mengajak para calon haji, pemerhati haji dan umrah, para penyelenggara dan asosiasi, ormas-ormas Islam, serta masyarakat pada umumnya, untuk turut serta memberikan masukan terkait regulasi haji dan umrah supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan undang-undang yang komprehensif,” kata HNW dalam keterangannya, Kamis (13/2).

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan dengan berlakunya Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Haji, ada banyak isu yang perlu diselesaikan dalam pembahasan revisi UU terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

Salah satunya soal peran kelembagaan antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo dengan segala konsekuensinya.

Selain itu, ada isu soal kuota haji, peningkatan ekosistem ekonomi haji, digitalisasi layanan, haji khusus, hingga umrah mandiri.

HNW mengatakan RUU ini juga semakin dipentingkan dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan di Arab Saudi yang mengarah pada pengembangan pariwisata dan turisme.