HNW Minta Pengadilan Tipikor Buktikan Kesaksian Yudi Setiawan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta pengadilan tindak pidana korupsi mengungkap tuntas kesaksian Direktur PT Cipta Inti Parmindo, Yudi Setiawan.
Yudi mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp 450 juta kepada politisi PKS, Hidayat Nur Wahid melalui Luthfi Hasan Ishaaq. Uang itu diberikan untuk keperluan pemenangan Hidayat saat maju sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu.
"Beberapa yang disebutkan (Yudi) itu perlu dibuka oleh pengadilan secara lebih terang. Kita tidak ingin yang terjadi sekedar bluffing atau informasi gantung yang tidak ada buktinya. Karena kalau masalah klaim semua orang bisa ngomong apa saja," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/10).
Ketua DPP PKS itu menyatakan secara prinsip, Fraksi PKS di DPR maupun DPP PKS tetap memposisikan masalah hukum yang dihadapi mantan Presiden PKS, LUthfi Hasan Ishaaq secara proporsional.
"Artinya ini masalah pengadilan dan biarlah ini dibuktikan di pengadilan. Dan jika kemudian yang disampaikan kebohongan publik maka ada hal yang bisa dilakukan PKS karena ini bisa terkait fitnah," ujarnya.
Untuk itu, Hidayat meminta semua kesaksian yang membawa-bawa namanya harus dibuktikan. Dia juga menyatakan selalu mendukung upaya KPK menjalankan haknya dalam memberantasan korupsi.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta pengadilan tindak pidana korupsi mengungkap tuntas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seminar dan Workshop Mukjizat Al-Qur’an 2025: Menyingkap Bukti dan Menggali Teori
- Kongres Demokrat, AHY Terharu Mengenang Renville Antonio
- Revisi KUHAP, Akademisi FHUI Sebut Penguatan Dominus Litis Meningkatkan Efektivitas Gakkum
- Kades Kohod & 3 Tersangka Lain Ditahan Bareskrim
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit