HNW: Oposisi Menyehatkan Demokrasi di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, konstitusi di Indonesia tidak mengatur soal oposisi.
Namun kehadiran kelompok politik di luar koalisi pemerintah yang disebut oposisi turut berkontribusi menyeimbangkan demokrasi di Indonesia.
Menurut Hidayat Nur Wahid (HNW), dengan menerapkan prinsip check and balances dan amanat rakyat, berapa pun jumlah partai dan anggota dewan yang beroposisi telah berperan menyelamatkan praktek demokrasi agar tetap dalam koridor Pancasila dan UUD 1945.
Jika ada mempertanyakan kegunaan oposisi di tengah mayoritas mutlak partai di parlemen yang berkoalisi dengan pemerintah, HNW balik mengingatkan pentingnya memperhatikan aturan konstitusional.
"Perlu diingat juga, DPR berperan mengawasi dan mengontrol pemerintah, darimanapun juga latar organisasi politik anggota DPR tersebut," kata HNW saat bertemu Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS se-Jakarta Selatan, Minggu (5/8).
HNW menyampaikan, meski jumlah partai oposisi sedikit, tetapi berbagai capaian telah berhasil dilakukan.
Bahkan lanjut dia, mendapat dukungan dari partai-partai bukan oposisi.
Misalnya saat PKS dan Demokrat yang di luar koalisi berhasil menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan sejumlah bukti keberhasilan partai oposisi dalam melaksanakan amanat rakyat.
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Indonesia Wilayah Paling Strategis, Ketum LDII: Kita Harus Siap Bela Negara
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya
- Berikut Pemenang Lomba Instagram Reels ISDS Bertema ‘Menjaga Natuna, Menjaga Indonesia’
- Dorong Kemajuan Industri Olahraga, LPDUK-Inaspro Teken MoU dan PKS Bersama Mitra