HNW: Peningkatan Kualitas Pendidikan Lebih Urgen Daripada Pemindahan Ibu Kota

Kepada Dubes Singapura, Hidayat menjelaskan panjang lebar tentang GBHN.

“Saya setuju dengan dihidupkan kembali GBHN. Ketiadaan GBHN yang berjangka panjang dan mengikat membuat kebijakan Indonesia tidak terukur dan memiliki visi ke depan yang kuat. Contohnya, pimpinan di Indonesia melaksanakan program sesuai janji kampanye. Presiden memenuhi janji kampanye. Gubernur juga banyak janji kampanye. Begitu juga bupati dan wali kota,” papar Hidayat.

Supaya program dan pembangunan tertata dengan baik, lanjut Hidayat, perlu GBHN. GBHN akan memandu semua orang.

Pimpinan punya janji kampanye dan menjalankan visi tetapi harus sesuai koridor GBHN.

Agar GBHN mempunyai posisi politik yang kuat dan dilaksanakan, harus didukung oleh sebuah lembaga. Lembaga itu adalah MPR.

“GBHN inilah tempat bertemunya seluruh wakil rakyat dan wakil daerah dari seluruh partai. Inilah Indonesia. Sehingga diharapkan pembangunan bukan berdasarkan visi seseorang tetapi visi tentang negara. Jika ini terlaksana maka tahapan pembangunan Indonesia akan terukur,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Ali Kumar Nayar juga menyinggung soal pemindahan ibu kota negara Indonesia.

“Dalam lima tahun ke depan, presiden juga sudah menentukan skala prioritas yaitu pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, investasi. Namun, tiba-tiba muncul rencana untuk memindahkan ibu kota negara. Apakah ini surprise?” tanya Ali Kumar.