HNW Sebut Indonesia Layak jadi Pioner Negara OKI Hadirkan Regulasi Anti-Islamophobia

“Memang Resolusi PBB ini bukan merupakan perjanjian internasional yang memerlukan proses ratifikasi. Namun, logika dan analogi tersebut tetap dapat digunakan, terutama terkait prosedur bagi Kemlu dalam bertindak memerangi Islamophobia sebagai materi muatan Perpres,” terangnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap agar tidak ada kelompok yang ‘phobia’ terhadap gagasan RUU atau Aturan Anti-Islamophobi, karena di banyak negara barat juga ada aturan serupa, yakni UU Anti-Semitisme.

“Ada banyak negara yang membuat UU Anti-Semitisme (melarang ujian kebencian kepada Yahudi) itu, walau ada banyak kritikan bahwa definisinya terlalu luas karena menyangkut negara Israel dan Zionisme yang bahkan ditolak oleh banyak warga Yahudi sendiri baik di AS maupun di Israel, apalagi karena kejahatan-kejahatan kemanusiaan Israel terhadap Gaza terutama sejak 7 Oktober 2023,” paparnya.

Berkaca dari kejadian tersebut serta demi keadilan dan kemaslahatan, kata HNW lagi, seharusnya Indonesia menindaklanjuti sikap resminya dengan menghadirkan UU Anti-Islamophobia dengan cakupan yang lebih jelas, tidak multitafsir, untuk menguatkan toleransi dan harmoni kehidupan beragama di antara umat beragama.

"Apalagi Indonesia sebagai anggota PBB yang menyetujui Resolusi PBB tersebut, sebagaimana secara terbuka dukungan itu juga disampaikan Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama waktu itu," pungkasnya. (mrk/jpnn)