HNW Soroti Anggaran Kesehatan

PASANGAN calon gubernur (cagub) yang akan maju di Pilkada Jakarta sudah mulai berani menyoroti kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait APBD. Salah satunya mengenai alokasi anggaran kesehatan. Hidayat Nurwahid-Didiek J Rachbini misalnya, pasangan cagub yang didukung PKS ini mengatakan, alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan keluarga miskin di Jakarta saat ini masih dianggap belum memadai. Untuk memberikan pelayanan dan jaminan yang lebih baik terhadap warga miskin di ibu kota, anggaran Rp 600 miliar untuk keluarga miskin Jakarta perlu dinaikkan menjadi Rp 1 triliun.

Hal itu dikatakan calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid didampingi Cawagub Didik J Rachbini di sela-sela acara peluncuran Motor Layanan PKS di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Menurut Hidayat, APBD DKI Jakarta tahun 2012 yang mencapai Rp 36 triliun sangat cukup dan rasional untuk memberikan keberpihakan lebih baik terhadap warga miskin yang dibuat dalam skema Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Keluarga Miskin (Gakin). Apalagi, nilai APBD DKI Jakarta setiap tahun cenderung meningkat. “Strategi utama kami jika terpilih memimpin Jakarta, dengan menaikkan anggaran JPK Gakin dari Rp 600 miliar saat ini menjadi Rp 1 triliun, dapat memberikan jaminan kepada warga miskin. Berobat secara gratis untuk semua jenis penyakit di semua sarana pelayanan kesehatan. Baik milik pemerintah maupun swasta,” ujar Hidayat.

Dengan anggaran sebesar itu, warga miskin yang melahirkan, biayanya ditanggung oleh pemerintah, dan pelayanan program JPK Gakin sampai menjangkau klinik-klinik atau dokter-dokter pribadi yang melakukan praktik.