HNW Sosialisasi 4 Pilar, Aktivis PKK Curhat Minta Digaji

HNW Sosialisasi 4 Pilar, Aktivis PKK Curhat Minta Digaji
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan para penggerak PKK Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (10/3). Foto dok humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Program pertama dari 10 Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejalan dengan program Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Karena itu, MPR yakin, emak-emak yang menjadi tulang punggung gerakan PKK adalah benteng Pancasila di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan para penggerak PKK Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (10/3) di Damai Kitchen, Pesanggrahan, Jaksel.

"Program pertama dari 10 Program Pokok PKK adalah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Maka para penggerak PKK ini pastilah juga mereka yang menjunjung tinggi Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Hidayat yang baru saja mendapat Anugerah Teropong Parlemen Award 2019 sebagai Tokoh Empat Pilar Kebangsaan.

Hidayat menjelaskan, sejaran mencatat, kemerdekaan Indonesia didasarkan dengan kuat pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Sejaran mencatat pula bagaimana para bapak dan ibu bangsa berhasil menghindarkan NKRI dari kehancuran dengan kompromi menghapuskan 7 kata dari Sila Pertama, namun Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menjadi akidah bangsa ini.Maka saya yakin para penggerak PKK juga akan jadi penjaga keutuhan NKRI," tandas Hidayat.

Mengingatkan peran besar para penggerak PKK, seorang aktivis PKK dalam sesi tanya jawab menyempatkan curhat.

"Bolehlah ke depan kami digaji pak. Sebatas UMR saja," katanya disambut riuh tepuk tangan rekan-rekannya.

Menanggapi curhatan tersebut, Hidayat mengungkapkan, gaji diberikan untuk jabatan-jabatan formal. Sedang untuk kegiatan semacam PKK lebih tepat diberikan insentif.

Gaji diberikan untuk jabatan-jabatan formal. Sedang untuk kegiatan semacam PKK lebih tepat diberikan insentif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News