HNW Tegaskan Selain NKRI, Pembukaan UUD 1945 Harga Mati

"Sebab, di sana terdapat teks Pancasila dan cita-cita Indonesia merdeka. Mengubah cita-cita kemerdekaan berarti mengubah NKRI," tandasnya.

Narasumber lainnya yang hadir di seminar tersebut, yaitu Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Pendeta Gomar Gultom mengatakan kerukunan antarumat beragama terbentuk dengan sendiri, bukan dipaksakan ataupun direkayasa.

"Proses dialektika dan keputusan menetapkan Pancasila adalah bukti bahwa kerukunan antarumat beragama sudah ada sejak dahulu, dan itu tumbuh di seluruh wilayah Indonesia," kata Pendeta Gomar.

Menurutnya, di masa kini kerukunan antarumat beragama makin mudah ditemukan.

Misalnya, saat umat Nasrani merayakan hari rayanya, banyak ibu-ibu selain agama Nasrani membantu kesibukan di geraja.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy mengingatkan praktik politik di Indonesia berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama, seperti saat Pilkada Jakarta dan dilanjutkan pada Pilpres yang lalu.

Ma'mun menyoroti ketentuan presidential threshold yang mencapai 20 persen yang dinilai menyebabkan politik belah bambu yang membuat kelompok umat beragama saling berhadapan pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Patut dikaji kembali agar presidential threshold diturunkan supaya kandidat yang muncul lebih dari dua pasang untuk menghindari terjadinya politik belah bambu," usul Rektor UMJ itu. (mrk/jpnn)