HNW: Usut Tuntas Penembakan Enam Laskar FPI

HNW menambahkan pihaknya juga  mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI untuk pengusutan secara tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM ini. Melengkapi pengusutan oleh TPF Independen yang dipimpin oleh Komnas HAM. 

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, wajarnya rekan-rekan anggota di Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Kepolisian untuk membentuk pansus terkait hal ini di DPR,” kata anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan ini.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa sejumlah pasal berkaitan dengan HAM telah hadir pascareformasi melalui amendemen UUD 1945, bukan hanya sekadar untuk menjadi ‘macan kertas’, tetapi harusnya bisa ditegakkan.

Salah satunya adalah Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). 

“Penembakan terhadap enam anggota FPI yang berujung kepada kematian itu merupakan bentuk terhadap pelanggaran HAM karena menghilangkan hak hidup yang tak dapat dikurangi tersebut,” ungkap HNW. 

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) II DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri) ini berharap Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan dari negara Anggota Dewan HAM PBB, agar betul-betul melaksanakan aturan-aturan soal HAM dan kesepakatan internasional terkait HAM.

Bahkan, ia mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Idham Azis mau mengakui dan meminta maaf atas kesalahan aparat penegak hukum yang diduga melakukan pelanggaran HAM, karena telah menyebabkan hilangnya hak hidup enam warga sipil anggota FPI itu. 

HNW menyarankan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Idham agar dapat mengambil contoh dari sikap Perdana Menteri dan Kepala Kepolisian Selandia Baru, yang berani meminta maaf atas kesalahan mereka terkait penembakan 90-an jemaah di dua masjid.