Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Sasar KPU

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi sasaran hoaks. Isi hoaks itu menyebut sudah ada tujuh kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Hoaks yang beredar melalui media sosial itu juga menyebut surat suara tersebut dalam kondisi tercoblos. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief termasuk yang berkicau soal tujuh kontainer surat suara itu melalui akunnya di Twitter.
Namun, komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi memastikan kabar tentang tujuh kontainer surat suara dalam kondisi tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok itu hoaks. Alasannya, sampai saat ini belum ada tender pengadaan surat suara.
"Tidak ada (temuan soal tujuh kontainer surat suara, red). Surat suara itu belum dicetak. Jadi dari mana surat suaranya, pemenang lelangnya saja belum ada," ujar Pramono di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (2/1) malam.
Salah satu kicauan tentang tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos.
Karena itu Pramono mengaku aneh apabila Andi berkicau soal tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos sementara proses lelangnya belum berlangsung. "Ini kan pasti tidak mungkin,” katanya.
Sebelumnya Andi dalam kicauannya meminta konfirmasi tentang kabar soal tujuh kontainer surat suara dalam kondisi tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, belakangan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di PD itu menghapus kicauannya.(gwn/JPC)
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, tak mungkin ada tujuh kontainer surat suara karena sampai sekarang KPU belum menggelar proses lelang.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina